Pasal 105

(1) Pengembangan SP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 103 ayat (21 huruf a dilaksanakan untuk

mencapai sasaran pengembangan SP yang ditetapkan dalam rencana SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5). (21 SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan SP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (3).

(3) Pengembangan . . .

SK No269125A

PRESIDEN

13

(3) Pengembangan SP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan bimbingan, fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau pelatihan.

(4) Pengembangan SP sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) menugaskan kepala desa/lurah atau sebutan lain sebagai penanggung jawab pelalsanaan pengembangan SP.

(6) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat

membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan luas wilayah desa/kelurahan tempat SP yang bersangkutan.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 107 diubah sehingga

Pasal 1O7 berbunyi sebagai berikut: