Pasal 140

(1) Instansi teknis keamanan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a

bertugas:

• melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi keamanan bendungan;
• memberikan rekomendasi mengenai keamanan bendungan; dan
• menyelenggarakan inspeksi bendungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi teknis

keamanan bendungan menyelenggarakan fungsi:

www.djpp.depkumham.go.id

• pemberian rekomendasi kepada Menteri dalam rangka pemberian persetujuan desain, izin pengisian awal, izin operasi, persetujuan desain perubahan atau persetujuan desain rehabilitasi, dan izin penghapusan fungsi bendungan;
• pemberian rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam rangka pemberian izin penempatan awal limbah tambang (tailing) dan izin operasi untuk bendungan penampung limbah tambang (tailing);
• pengkajian terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis bidang keamanan bendungan; dan
• penyelenggaraan inspeksi bendungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja instansi teknis keamanan

bendungan diatur dengan peraturan Menteri.