Pasal 10

(1) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

diberikan oleh:

• Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
• gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
• bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

(2) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

berdasarkan permohonan dari Pembangun bendungan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan

administratif dan persyaratan teknis.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dokumen:

• permohonan izin penggunaan sumber daya air;
• identitas Pembangun bendungan; dan
• izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi teknis

dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.