Pasal 3

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dikenakan untuk seluruh areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bersifat komersial.

(2)Tarif...

SK No 218873 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pelepasan l2l kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:

• tarif terhadap luas kawasan hutan produksi tetap yang dilepaskan untuk kegiatan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk ketahanan pangan, dan energi untuk kegiatan yang belum terbangun; dan
• tarif terhadap luas kawasan hutan produksi tetap yang dilepaskan untuk usaha dan/ atau kegiatan perkebunan sawit yang telah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor ll Tahun 202O tentang Cipta Kerja.