Pasal 80

(1) Presiden dapat mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda

Kehormatan atas usul perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, dan/atau kelompok masyarakat.

(2) Permohonan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Permohonan pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda

Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengusul kepada Presiden melalui Dewan disertai alasan dan bukti pencabutan.

(3) Usul pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan diverifikasi oleh Dewan dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.

(4) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian usulan

pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan, Dewan meminta pertimbangan dari menteri, pimpinan lembaga negara, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.