Pasal 56

(1) Dewan sebelum mengajukan pengusulan kepada Presiden

melakukan verifikasi atas permohonan usul Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dewan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga negara, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(4) Menteri, pimpinan lembaga negara, dan/atau pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Dewan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan.

Pasal 57 . . .

www.djpp.depkumham.go.id