Pasal 55

(1) Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul

pemberian Gelar, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dibantu oleh TP2GP.

(2) TP2GP . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) TP2GP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(3) TP2GP bersifat independen yang beranggotakan paling

banyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari unsur praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait.

(4) Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh

TP2GP, disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.