Pasal 10

Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender, ditunjuk, atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 harus mengajukan izin pembangunan Prasarana

Perkeretaapian umum sebelum rrremulai pelaksanaan pembangunan fisik.

Pasal 1 1

(1) Permohonan izin pembangunan Prasarana

Perkeretaapian umum diajukan oleh Badan Usaha kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (21 Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan meliputi:

• rancang bangun yang dibuat berdasarkan ' perhitungan;
• gambar teknis;
• data lapangan;
• jadwal pelaksanaan;
• spesifikasi teknis;
• metode pelaksanaan; g.. telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan;
• analisis mengenai darnpak lingkungan hidup atau UKL-UPL; dan
• memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi /arrg berwenang.

(3) Spesihkasi...

SK No 086047 A

PRES IDEN

(3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf e disahkan oleh Menteri. (41 Izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri.