Pasal 111

(1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada zona di Kawasan Pemanfaatan Umum yang

memerlukan pembangunan pulau buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 disusun dengan memperhatikan:

• Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi ekologis di Wilayah Yurisdiksi;

• pengaturan konfigurasi, tata letak, bentuk, dan luasan kawasan pulau buatan ditentukan berdasarkan hasil kajian lingkungan;

• kewajiban memberikan Ruang Penghidupan dan akses bagi Nelayan Tradisional;

• keberlanjutan fungsi kawasan lindung, dan/atau Kawasan Konservasi di sekitar pulau buatan hasil reklamasi;

• kewajiban memberikan jaminan alokasi ruang bagi keselamatan, keamanan, operasional, fungsi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana publik dan objek vital nasional;

• pengurangan dampak perubahan hidrografi oseanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar Laut;

• penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup;

• pengurangan dampak degradasi ekosistem Laut; dan

• ketentuan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pulau buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan kegiatan pembangunan pulau buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.