Pasal 109

(1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan minyak dan gas bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b disusun dengan memperhatikan:

• kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut;

• penempatan infrastruktur kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau pipa bawah Laut yang tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan menghormati hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;

• pemanfaatan zona Pertambangan minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;

• pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan Laut;

• kegiatan survei umum di Wilayah Perairan dan/atau Wilayah Yurisdiksi, dan

• kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(3) Hasil survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat menjadi pertimbangan

pengusulan perubahan dan/atau penetapan zona Pertambangan minyak dan gas bumi.

(4) Kegiatan survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kegiatan usaha minyak dan gas

bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.