Pasal 90

(1) Pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 89 ayat (1) merr.rpakan pejabat yang telah

memenuhi kualifikasi sebagai ahli ukur Kapal. (21 Pelaksanaan pengukuran Kapal oleh ahli ukur Kapal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Pasal 9 1

SK No 078441 A

PRES IDEN

Pasal 9 1

(1) Pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda harus

segera melaporkan secara i:ertulis llepada Menteri apabila terjadi perombakar, Kapal yang menyebabkan p:rubahan data yang ada dalam surat ukur.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1) dapat

clilakukan secara elektronik.

(3) Dalam hal t-er-iadi perubahan data scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus segera dilakukan pengukuran ulang.

(4) Pemilik Kapal, opeiiator Kapal, Nakhoda dan galangan

Kapal w4jib membantu pelaksanaan pengukuran Kapal. 'r Pasal 92 Pelaksanaan pengukuran Kapal penangkap ikan dapat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan berdasarkan .prosedur kompetensi, standar, dan pengukuran yang ditetapkan oleh Menteri.