PP
PE}.IYELENGGARAAN BI DANG PELAYARAN
Pasal 89
BAB 5 — PERKAPALAN
(1) Setiap Kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kapal Negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan. (3) Atas permintaan pemilik Kapal, Kapal yang tidak digunakan untuk berlayar dan Kapal Negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan dapat diukur.
