Pasal 89

(1) Setiap Kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan

pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku bagi Kapal Negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan.

(3) Atas permintaan pemilik Kapal, Kapal yang tidak

digunakan untuk berlayar dan Kapal Negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan dapat diukur.