Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara meliputi penerimaan dari: a. jasa penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara; b. jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. jasa penilaian kompetensi, penilaian potensi, umpan balik (feedback) paska penilaian kompetensi, pengembangan kompetensi, orasi ilmiah Widyaiswara, dan pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama; d. jasa akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; e. jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara; f. jasa pengkajian kebijakan dan inovasi manajemen; dan g. jasa penyelenggaraan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Sekolah Tinggi www.peraturan.go.id 2018, No.102 Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

  1. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari: a. pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan b. penilaian potensi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari: a. pendidikan dan pelatihan fungsional calon Widyaiswara; b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan prajabatan; dan c. penilaian kompetensi,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi. (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak termasuk biaya transportasi www.peraturan.go.id 2018, No.102 dan akomodasi tim penilai akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan. (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penilaian kompetensi, penilaian potensi, umpan balik (feedback) paska penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi berupa penyusunan instrumen untuk penyusunan profil instansi (profiling), serta orasi ilmiah Widyaiswara dan pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi. (5) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari umpan balik (feedback) paska penilaian kompetensi tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi assessor ke instansi pengguna. (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibebankan kepada Wajib Bayar.

  1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Program Sarjana dan Program Diploma dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2017 yang berprestasi dapat dikenakan tarif semester paling rendah sebesar 0% (nol persen) sampai dengan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebagaimana dimaksud angka I Lampiran Peraturan Pemerintah ini. www.peraturan.go.id 2018, No.102 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

  1. Ketentuan dalam Lampiran angka I mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF I JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA LAN)

A. Program Sarjana dan Diploma

  1. STIA LAN Jakarta

a. Seleksi Calon Mahasiswa
per calon mahasiswa Rp 250.000,00

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 2.000.000,00

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00 www.peraturan.go.id 2018, No.102 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal

  3. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun per mahasiswa per semester Rp 800.000,00

  4. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun per mahasiswa per semester Rp 600.000,00

c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 500.000,00

d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma

  1. Ujian Utama per mahasiswa Rp 800.000,00

  2. Ujian Ulangan per mahasiswa Rp 450.000,00

e. SPP Semester Pendek per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00

f. Seminar Proposal Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma

per mahasiswa Rp 300.000,00 www.peraturan.go.id 2018, No.102 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  1. STIA LAN Bandung

a. Seleksi Calon Mahasiswa
per calon mahasiswa Rp 250.000,00

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 2.000.000,00

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal
    per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00

  3. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun per mahasiswa per semester Rp 800.000,00

  4. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun per mahasiswa per semester Rp 600.000,00

c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun per mahasiswa per semester Rp 500.000,00 www.peraturan.go.id 2018, No.102 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 2016 Semester Genap

d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma

  1. Ujian Utama per mahasiswa Rp 800.000,00

  2. Ujian Ulangan per mahasiswa Rp 450.000,00

e. SPP Semester Pendek per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00

f. Seminar Proposal Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma per mahasiswa Rp 300.000,00

  1. STIA LAN Makassar

a. Seleksi Calon Mahasiswa
per calon mahasiswa Rp 250.000,00

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 2.000.000,00

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal
    per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00

  3. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun per mahasiswa per semester Rp 800.000,00

www.peraturan.go.id 2018, No.102 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun per mahasiswa per semester Rp 600.000,00

c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 500.000,00

d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma

  1. Ujian Utama per mahasiswa Rp 800.000,00

  2. Ujian Ulangan per mahasiswa Rp 450.000,00

e. SPP Semester Pendek per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00

f. Seminar Proposal Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma per mahasiswa Rp 300.000,00

B. Program Magister

  1. STIA LAN Jakarta

a. Seleksi Calon Mahasiswa
per calon mahasiswa Rp 500.000,00

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun per mahasiswa per semester Rp 7.500.000,00 www.peraturan.go.id 2018, No.102 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 2016 Semester Genap

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal per mahasiswa per semester Rp 6.000.000,00

c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 3.750.000,00

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 3.000.000,00

d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister per mahasiswa Rp 750.000,00

e. Ujian Laporan Akhir Program Magister

  1. Ujian Utama per mahasiswa Rp 1.500.000,00

  2. Ujian Ulangan per mahasiswa Rp 1.000.000,00

  1. STIA LAN Bandung

a. Seleksi Calon Mahasiswa
per calon mahasiswa Rp 500.000,00

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 6.000.000,00 www.peraturan.go.id 2018, No.102 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal per mahasiswa per semester Rp 5.000.000,00

c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 3.000.000,00

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 2.500.000,00

d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister per mahasiswa Rp 750.000,00

e. Ujian Laporan Akhir Program Magister

  1. Ujian Utama per mahasiswa Rp 1.500.000,00

  2. Ujian Ulangan per mahasiswa Rp 1.000.000,00

  1. STIA LAN Makassar

a. Seleksi Calon Mahasiswa
per calon mahasiswa Rp 500.000,00

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa per mahasiswa per semester Rp 6.000.000,00 www.peraturan.go.id 2018, No.102 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF mulai tahun 2016 Semester Genap

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal per mahasiswa per semester Rp 5.000.000,00

c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti

  1. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 3.000.000,00

  2. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 2.500.000,00

d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister per mahasiswa Rp 750.000,00

e. Ujian Laporan Akhir Program Magister

  1. Ujian Utama per mahasiswa Rp 1.500.000,00

  2. Ujian Ulangan per mahasiswa Rp 1.000.000,00

C. Program Doktor

  1. STIA LAN Jakarta

a. Seleksi Calon Mahasiswa
per calon mahasiswa Rp 1.000.000,00

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) per mahasiswa per semester Rp 14.000.000,00

c. Biaya Seminar Proposal Program Doktor per mahasiswa Rp 1.750.000,00 www.peraturan.go.id 2018, No.102 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

d. Biaya Seminar Hasil per mahasiswa Rp 1.750.000,00

e. Biaya Ujian Disertasi Tertutup per mahasiswa Rp 5.450.000,00

f. Biaya Ujian Disertasi Terbuka per mahasiswa Rp 2.450.000,00

  1. STIA LAN Bandung

a. Seleksi Calon Mahasiswa
per calon mahasiswa Rp 1.000.000,00

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) per mahasiswa per semester Rp 12.500.000,00

c. Biaya Seminar Proposal Program Doktor per mahasiswa Rp 1.750.000,00

d. Biaya Seminar Hasil per mahasiswa Rp 1.750.000,00

e. Biaya Ujian Disertasi Tertutup per mahasiswa Rp 5.450.000,00

f. Biaya Ujian Disertasi Terbuka per mahasiswa Rp 2.450.000,00

  1. STIA LAN Makassar

a. Seleksi Calon Mahasiswa
per calon mahasiswa Rp 1.000.000,00

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) per mahasiswa per semester Rp 11.500.000,00

c. Biaya Seminar Proposal Program Doktor per mahasiswa Rp 1.750.000,00

d. Biaya Seminar Hasil per mahasiswa Rp 1.750.000,00

e. Biaya Ujian Disertasi Tertutup per mahasiswa Rp 5.450.000,00

f. Biaya Ujian Disertasi Terbuka per mahasiswa Rp 2.450.000,00

D. Bimbingan Teknis Program Studi per mahasiswa per kegiatan Rp 1.250.000,00

E. Wisuda per mahasiswa Rp 1.750.000,00

www.peraturan.go.id 2018, No.102 5. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF II JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

A. Diklat Kepemimpinan

  1. Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama per peserta Rp 1.300.000,00

  2. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama per peserta Rp 30.261.000,00

  3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Administrator
    per peserta Rp 22.125.000,00

  4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas

per peserta Rp 20.230.000,00

B. Diklat Prajabatan

  1. Prajabatan Golongan I dan Golongan II tahun per peserta Rp 4.470.000,00

  2. Prajabatan Golongan I dan Golongan II mulai tahun 2017 per peserta Rp 9.296.000,00

  3. Prajabatan Golongan III tahun 2016 per peserta Rp 5.545.000,00

  4. Prajabatan Golongan III mulai tahun 2017 per peserta Rp 9.296.000,00

  5. Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2
    per peserta Rp 2.242.000,00

C. Diklat Teknis, Fungsional, dan Kebahasaan

  1. Diklat Teknis

a. Diklat 4 hari per peserta Rp 2.900.000,00

b. Diklat 5 hari per peserta Rp 3.200.000,00
www.peraturan.go.id 2018, No.102 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

c. Diklat 7 hari per peserta Rp 4.500.000,00

d. Diklat 9 hari per peserta Rp 5.100.000,00

e. Diklat 10 hari per peserta Rp 5.500.000,00

f. Diklat 14 Hari Per peserta Rp 6.650.000,00

  1. Diklat Fungsional

a. Diklat Calon Widyaiswara dengan seleksi (29 hari) per peserta Rp 15.500.000,00

b. Diklat Calon Widyaiswara tanpa seleksi (27 hari) per peserta Rp 12.650.000,00

c. Diklat Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (5 hari) per peserta Rp 3.200.000,00

d. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan (15 hari) per peserta Rp 6.100.000,00

e. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah (14 hari) per peserta Rp 5.900.000,00

f. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi (11 hari) per peserta Rp 5.200.000,00

g. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Widyaiswara (5 hari) per peserta Rp 3.200.000,00

h. Diklat Calon Analis Kebijakan (17 hari) per peserta Rp 10.000.000,00

i. Diklat Khusus Analis Kebijakan (10 hari) per peserta Rp 5.500.000,00

j. Diklat Lanjutan Analis Kebijakan (9 hari) per peserta Rp 5.100.000,00

  1. Diklat Kebahasaan

a. Diklat 3 hari
per peserta Rp 1.203.000,00

b. Diklat 5 hari per peserta Rp 1.874.000,00

c. Tes Penempatan (Placement Test) per peserta Rp 80.000,00 www.peraturan.go.id 2018, No.102 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

d. Tes Kemahiran (Proficiency Test) per peserta Rp 150.000,00

  1. Ketentuan dalam Lampiran angka III mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Penilaian Kompetensi, Penilaian Potensi, Umpan Balik (Feedback) Paska Penilaian Kompetensi, dan Pengembangan Kompetensi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF III JASA PENILAIAN KOMPETENSI, PENILAIAN POTENSI, UMPAN BALIK (FEEDBACK) PASKA PENILAIAN KOMPETENSI, PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA DAN PENGUKUHAN WIDYAISWARA AHLI UTAMA

A. Penilaian Kompetensi

  1. Penilaian Kompetensi Metode Sederhana per peserta Rp 3.500.000,00

  2. Penilaian Kompetensi Metode Sedang per peserta Rp 5.700.000,00

  3. Penilaian Kompetensi Metode Kompleks per peserta Rp 7.500.000,00

  4. Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Analis Kebijakan per peserta Rp 1.600.000,00

  5. Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara per peserta Rp 1.300.000,00

B. Penilaian Potensi

  1. Paket A (Psikotest dengan Laporan pendek) per peserta Rp 400.000,00

  2. Paket B (Psikotest dengan Laporan Panjang) per peserta Rp 600.000,00
    www.peraturan.go.id 2018, No.102 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  3. Paket C (Psikotest dan Wawancara dengan Laporan Panjang) per peserta

Rp 1.100.000,00

C. Umpan Balik (Feedback) Paska Penilaian Kompetensi per peserta

Rp 575.000,00

D. Pengembangan Kompetensi

  1. Penyusunan Instrumen per paket Rp 9.000.000,00

  2. Observer Penilaian Kompetensi (selama 4 hari) per peserta Rp 2.000.000,00

E. Orasi Ilmiah Widyaiswara per orang

Rp 9.888.000,00

F. Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama Per Orang

Rp 600.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id 2018, No.102 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara guna meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada kmbaga Administrasi Negana, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 3 ayat l2l Undang-Undang Nomor 2O Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu
MENGINGAT

. . .

P RES ID EN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat I Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Negara Bukan Pajak (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  3. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Irmbaga Administrasi Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);
Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan PP 5/2016 — 」ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
amendment UU /1997
Referensi Silang (4)
UU /1997
PP 5/2016 — 」ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA...
PP 22/1997 — Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997...
PP 52/1998 — Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998...