Pasal 56

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi atas

penarikan, penyaluran, dan penerimaan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah.

(2) Menteri dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian

atas permasalahan pemberian pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah termasuk pembatalan pinjaman, apabila:

• penyerapan pinjaman mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan; dan/atau

• penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman.

(3) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi untuk

melihat indikasi adanya penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian antara rencana penerbitan Obligasi Daerah dengan realisasinya.

Bagian Ketiga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga Pelaporan