Pasal 55

(1) Menteri melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah

yang bersumber dari Pemerintah atas:

• penarikan dan/atau penyaluran Pinjaman Daerah; dan
• penerimaan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah.

(2) Gubernur, bupati, atau walikota melakukan

penatausahaan Pinjaman Daerah atas:

• penerimaan dan penggunaan Pinjaman Daerah; dan
• kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah.

(3) Gubernur, bupati, atau walikota melakukan

penatausahaan atas:

• penerimaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Daerah;

• penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah; dan

• pembayaran kewajiban atas penerbitan Obligasi Daerah.

Bagian Keduadepkumham.go.idPemantauan dan Evaluasi