Pasal 43

(1) Perjanjian pinjaman Obligasi Daerah dituangkan dalam

perjanjian perwaliamanatan dan ditandatangani oleh gubernur, bupati, atau walikota dan Wali Amanat sebagai wakil pemegang obligasi/pemberi pinjaman.

(2) Setiap perjanjian pinjaman Obligasi Daerah sekurang-

kurangnya mencantumkan:

• nilai nominal;

• tanggal jatuh tempo;

• tanggal pembayaran bunga;

• tingkat bunga (kupon);

• frekuensi pembayaran bunga;

• cara perhitungan pembayaran bunga;

• ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; dan

• ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Bagian Kedua . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kedua Prosedur Penerbitan Obligasi Daerah