Pasal 23

(1) Penandatanganan perjanjian pinjaman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan setelah usulan Pinjaman Daerah disetujui Menteri.

(2) Dalam hal pinjaman berasal dari peneruspinjaman

Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ditandatangani setelah ada Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri.

(3) Dalam hal pinjaman berasal dari peneruspinjaman

Pinjaman Luar Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri ditandatangani setelah ada Perjanjian Pinjaman Luar Negeri.depkumham.go.id