Pasal 19

(1) Menteri melakukan penilaian atas usulan Pinjaman

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan memperhatikan:

• kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri;
• kebutuhan riil pinjaman Pemerintah Daerah;
• kemampuan membayar kembali; dan
• batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.