Pasal 20

(1) Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan

Pinjaman Daerah berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal Menteri menyetujui usulan Pinjaman Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan ketentuan dan persyaratan perjanjian pinjaman kepada gubernur, bupati, atau walikota.