Pasal 13

(1) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka

Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan.

(3) Pinjaman Jangka Menengah bersumber dari:

• Pemerintah;
• Pemerintah Daerah lain;
• lembaga keuangan bank; dan
• lembaga keuangan bukan bank.

(4) Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk

membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.