Pasal 14

(1) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Kewajiban . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka

Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

(3) Pinjaman Jangka Panjang bersumber dari:

• Pemerintah;
• Pemerintah Daerah lain;
• lembaga keuangan bank;depkumham.go.idd. lembaga keuangan bukan bank; dan
• masyarakat.

(4) Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari

Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:

• menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
• menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
• memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

(5) Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari

masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.