Pasal 19

(1) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.

(2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 huruf b memuat:

• pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan
• pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.