Pasal 43

(1) Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian:

• penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan

• pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pengawasan di pabrik; dan

• koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Koordinasi pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara

bersama-sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 43

Pasal ini berasal dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "koordinasi pengawasan" adalah secara bersama-sama antara Menteri dengan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.