Pasal 32

(1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan terhadap:

• penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh Perusahaan Industri; dan

• Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

(2) Pengawasan terhadap penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi

dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Pengawasan terhadap Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perdagangan dan dapat berkoordinasi dengan Menteri.

Penjelasan Pasal 32

Cukup jelas.