Pasal 130

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Menteri menugaskan

pejabat pengawas.

(2) Dalam hal pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dan/atau belum

terpenuhi kebutuhan pejabat pengawas, Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi.

(3) Lembaga terakreditasi yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi

kriteria:

• memiliki Perizinan Berusaha jasa sertifikasi;

• telah terakreditasi oleh KAN; dan

• berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 130

Cukup jelas.