Pasal 69

(1) Hibah dapat berupa:

• Tanah dan/atau bangunan:

1. yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara;
2. yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah;

• tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
• selain tanah dan/atau bangunan. (21 Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
• Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan oleh:

• Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. (41 Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
• Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b.Pengelola...

SK No 040530 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilaksanakan oleh:

• Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
• Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
• Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut: