Pasal 64

(1) T\rkar Menukar Barang Milik Negara/Daerah

dilaksanakan dengan pertimbangan:

• untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan ;
• untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah; dan
• tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah. (21 Tukar Menukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dengan pihak:
• Pemerintah Daerah/Desa;
• badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara;
• swasta; atau
• Pemerintah Negara lain.

(3) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat

dilakukan dengan pihak:

• Pemerintah Pusat;
• Pemerintah Daerah lainnya/Desa;
• badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara; atau
• swasta.

1. Ketentuan

SK No 040526 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (21 Pasal 67 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut: