Pasal 36

(1) Jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah

atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(2) Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau mitra

Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender.

(3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah

Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna:

• wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
• wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
• dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:

1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/ Daerah; dan/ atau
3. hasil Bangun Serah Guna.

(4) Dalam jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna

Serah atau Bangun Serah Guna, bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau hasil Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).

(5) Bangun .

SK No 040520 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat:

• para pihak yang terikat dalam perjanjian;
• objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
• jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
• jangka waktu pengoperasian hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
• hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun

Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus diatasnamakan:

• Pemerintah Republik Indonesia, untuk Barang Milik Negara; atau
• Pemerintah Daerah, untuk Barang Milik Daerah. (71 Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.

(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Negara

harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang pada akhir jangka waktu pelaksanaan, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

(9) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah

harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pelaksanaan, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

(10) Penyerahan

SK No 040521 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1O) Penyerahan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Mitra Bangun Guna Serah untuk menindaklanjuti hasil audit yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

1. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 4IB sehingga berbunyi sebagai berikut: