Pasal 30

(1) Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah

dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik

Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian

yang paling sedikit memuat:

• para pihak yang terikat dalam perjanjian;
• jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
• tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
• hak dan kewajiban para pihak. 9 Ketentuan ayat (4) Pasal 32 diubah dan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: