Pasal 32

(1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik

Negara/ Daerah dilaksanakan terhadap:

• Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;

• Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur / Bupati / Walikota;

• Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;

• Barang

SK No 040514 A

PRES IDEN

15

• Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
• Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota. (41 Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

(5) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota.

1. Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf f ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 33 diubah serta di antara ayat

(3) dan ayat (4) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (3a) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: