Pasal 29

(1) Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan

kepada Pihak Lain.

(2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

• kerja sama infrastruktur;
• kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
• ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(4) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik

Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh:

• Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

(5) Besaran Sewa atas Barang Milik Negara/Daerah

untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing- masing j enis infrastruktur.

(6) Formula tarrf/besaran Sewa Barang Milik

Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh:

• Pengguna

SK No 040512 A

PRES IDEN

persetujuan a. Pengguna Barang dengan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau

• Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah.

(7) Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan

berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat:

• para pihak yang terikat dalam perjanjian;
• jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; jawab penyewa atas biaya operasional c. tanggung dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
• hak dan kewajiban para pihak.

(8) Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah merupakan

penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.

(9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus

secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Negara/Daerah.

(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) penyetoran uang Sewa Barang Milik Negara/Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:

• Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau
• Sewa untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/ sifat khusus.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sewa untuk Barang

Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk Barang Milik Daerah.

8.Ketentuan...

SK No 040513 A

PRESIDEN

-t4-

8 Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: