Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH

Pasal 1

(1) Ibu kota Kabupaten Pasuruan dipindahkan dari

wilayah Kota Pasuruan ke wilayah Kecamatan

Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.

(2) Kecamatan Bangil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten

Pasuruan.

(3) Peta Wilayah Kecamatan Bangil sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2…

Pasal 2

Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibu

Kota Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

Hal yang timbul dari dan berhubungan dengan

pelaksanaan pemindahan Ibu Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 sepanjang yang menyangkut

instansi vertikal, badan peradilan, atau pemerintah

daerah provinsi, menjadi tanggung jawab menteri,

pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait,

pimpinan lembaga negara yang membawahi

instansi/badan yang bersangkutan, atau gubernur yang

membawahi perangkat daerah sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal 4

Pemindahan pusat penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Pasuruan ke Kecamatan Bangil

diselesaikan secara bertahap sesuai dengan

ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota

Kabupaten Pasuruan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar…

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2016

,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten di Djawa Timur, Pemerintahan Daerah

Kabupaten Pasuruan berkedudukan di Kota

Pasuruan;

  • bahwa dalam perkembangannya berdasarkan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kota Ketjil Djawa

Timur/Tengah/Barat, Pemerintahan Daerah Kota

Ketjil Pasuruan berkedudukan di Kota Pasuruan,

dengan demikian sejak tahun 1950 pusat

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasuruan

berada di luar wilayah administrasi Pemerintahan

Daerah yang bersangkutan, sehingga perlu

dipindahkan ke wilayah Kecamatan Bangil

Kabupaten Pasuruan;

  • bahwa…
  • bahwa pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan

dari wilayah Kota Pasuruan ke wilayah Kecamatan

Bangil Kabupaten Pasuruan dimaksudkan untuk

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan, dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasuruan;

  • bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, pemindahan ibu kota

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf

d, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang…
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Referensi Silang (3)
UU 23/2014 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 9/2015 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UU 23/2014 — PEMERINTAHAN DAERAH [Pasal 48 ayat (3)]