Pasal 16

(1) PTN Badan Hukum menyampaikan usulan alokasi

Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum kepada Menteri sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan

Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• target kinerja;
• kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan
• perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN Badan Hukum.

(3) Menteri bersama PTN Badan Hukum membahas

usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang akan diberikan kepada PTN Badan Hukum.

(4) Berdasarkan . . .

(4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Menteri menyetujui besaran usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum untuk diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(5) Pengajuan besaran usulan alokasi Bantuan

Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.