Pasal 21

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017

(1) Jaringan jalur kereta api umum terdiri atas:

• jaringan jalur kereta api antar kota; dan

• jaringan jalur kereta api perkotaan.

(2) Jaringan jalur kereta api antar kota dikembangkan untuk menghubungkan:

• PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga;

• antar-PKN;

• PKW dengan PKN; atau

• antar-PKW.

(3) Jaringan jalur kereta api perkotaan dikembangkan untuk:

• menghubungkan kawasan perkotaan dengan Bandar udara pengumpul skala pelayanan

26 / 94

DIVA | DIUNDUH PADA 21 JULI 2023

www.hukumonline.com

primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul; dan

• mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan.

(4) Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh

menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Penjelasan Pasal 21

Cukup jelas.