Pasal 73

(1) Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas diambil

dengan rnusyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan tidak dapat diarnbil dengan

rnusyawarah rnufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk

mengeluarkan 1 (satu) suara, ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Pengawas yang diwakilinya.

(4) Apabila jurnlah suara yang setuju dan yang tidak

setuju sarna banyaknya, keputusan rapat diarnbil sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab sebagairnana dimaksud dalam Pasa166.

(5) Suara blanko atau abstain dianggap menyetujui usul

yang diajukan dalam rapat.

(6)Dalam ...

SK No 124855 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas tidak menghadiri

rapat, anggota Dewan Pengawas wajib memberikan pendapat untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap keputusan rapat dimaksud, dan apabila tidak memberikan pendapat dianggap menyetujui keputusan rapat.

(7) Anggota Dewan Pengawas yang tidak dapat menghadiri

rapat wajib mewakilkan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya.

(8) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Bagian Keenam

Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Pasal74

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka

Panjang Perusahaan yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)tahun.

(2) Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang

telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk disahkan menjadi Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

Pasa175

Rencana Jangka Panjang Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 paling sedikit memuat:

• evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan sebelumnya;

• posisi Perusahaan pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;

• asumSl ...

SK No ]24823 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;

• penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Rencana Jangka Panjang Perusahaan; dan

• kebijakan pengembangan usaha Perusahaan.

Bagian Ketujuh

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan