Pasal 50

(1) Menteri memberlakukan standar wajib di bidang

Ketenagalistrikan. (21 Menteri menetapkan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang wajib dibubuhi tanda standar nasional Indonesia danf atau tanda keselamatan.

(3) Dalam memberlakukan standar wajib sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan peralatan tenaga listrik dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mernperhatikan kesiapan sarana dan prasarana.

(4) Pembubuhan tanda standar nasional Indonesia dan/atau

tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapat surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia dan/atau tanda keselamatan dari Menteri.

(5) Surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional

Indonesia dan/atau tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui registrasi sertifikat produk.

(6) Lembaga sertifikasi produk wajib mendapatkan nomor

registrasi yang dikeluarkan oleh Menteri pada sertifikat produk yang diterbitkan untuk produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang wajib dibubuhi tanda standar nasional Indonesia dan/atau tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(7) Permohonan

SK No 087266 A

PRESIDEN

(7) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

• standardisasi di bidang Ketenagalistrikan; dan
• ketentuan dan tata cara pembubuhan tanda standar nasional Indonesia danf atau tanda keselamatan, diatur dengan Peraturan Menteri.