Pasal 35

(1) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam bidang:

• Pembangkitan Tenaga Listrik;
• Transmisi Tenaga Listrik;
• Distribusi Tenaga Listrik;
• Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
• lainnya yang secara langsung berkaitan dengan Instalasi Tenaga Listrik.

(2) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang

Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasihkasikan dalam subbidang:

• pembangkit listrik tenaga uap;
• pembangkit listrik tenaga gas;
• pembangkit listrik tenaga gas-uap;
• pembangkit listrik tenaga Panas Bumi;
• pembangkit listrik tenaga air;
• pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
• pembangkit listrik tenaga diesel;
• pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;
• pembangkit listrik tenaga nuklir;
• pembangkit listrik tenaga surya;
• pembangkit listrik tenaga b.y,r;

1. pembangkit listrik tenaga biomassa;

• pembangkit listrik tenaga biogas;
• pembangkit listrik tenaga sampah;
• battery energA storage sgstem (BESS); dan
• pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

(3) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang

Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:

• jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan
• gardu induk.

(4) Usaha. . .

SK No 083683 A

PRESIDEN

(41 Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasilikasikan dalam subbidang:

• jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
• jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan rendah.

(5) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:

• Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
• Instaiasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
• Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha jasa

pembangunan dan pemasangan di bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri. (71 Klasifikasi, Kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk Instalasi Tenaga Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.