Pasal 56

(1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan

Pasal 20 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatantertulis;

• denda administratif;

• memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja;

• pembekuan izin usaha; dan/atau

• pencabutan izin usaha. (21 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: ketentuan a. Pemberi Kerja yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BP Tapera;

• apabila

SK No 037241 A

PRES IDEN

b apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja; c apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi denda administratif; d denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sebesar 0,1 o/o (nol koma satu persen) setiap bulan dari Simpanan yang seharusnya dibayar, yang dihitung sejak peringatan tertulis kedua berakhir; e denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d disetorkan kepaCa BP Tapera bersamaan dengan pembayaran Simpanan bulan berikutnya dan menjadi pendapatan lain BP Tapera;

• sanksi memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya;
• sanksi pembekuan izin usaha Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya; dan Kerja h sanksi pencabutan izin usaha Pemberi dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi pembekuan izin usaha Pemberi Kerja sebagaimana tidak dimaksud pada huruf g, Pemberi Kerja melaksanakan kewaj ibannya.

. (3) Sanksi

SK No 037242 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Sanksi memublikasikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21huruf f dikenakan oleh BP Tapera setelah terlebih dahulu mendapat izin dari:

• Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga jasa keuangan; dan
• otoritas berwenang lainnya untuk bukan lembaga jasa keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (41 Sanksi pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf g dan huruf h dikenakan oleh:
• Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga jasa keuangan; dan
• otoritas berwenang lainnya untuk bukan lembaga jasa keuangan, setelah mendapat rekomendasi BP Tapera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.