Pasal 40

(1) Penyelenggaraan sistem Informasi provinsi meliputi

penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan setelah berkoordinasi dengan gubernur.

(2) Pelaksanaan . . .

(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah

provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pekerjaan umum, statistik, pertanahan, dan instansi terkait lainnya.

(3) Penyelenggaraan sistem Informasi provinsi meliputi:

• verifikasi penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diperoleh dari kabupaten/kota;
• pendistribusian produk sistem Informasi; dan
• verifikasi pemutakhiran data.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Sistem Informasi Kabupaten/Kota