Pasal 5

(1) Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

• ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
• sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.

(2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:

• pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
• keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika;
• keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
• pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

(3) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagaan serta

standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Ketiga Tata Cara Wajib Lapordepkumham.go.id