Pasal 101

(1) Menteri, pimpinan lembaga, gubemur, dan/atau bupati/

wali kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan OSS sesuai standar OSS. (2t Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

PRES IDEN