Pasal 100

(1) Gubernur dan bupati/wali kota yang tidak memberikan

pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi.

(2) Sanksi .

PRESIDEN

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

teguran tertulis kepada:

• gubernur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
• bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paiing lama 2 (dua) Hari.

(4) Dalam hal gubernur dan bupati/wali kota tidak

memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/ atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali bertunrt-turut:

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengambil alih penyelesaian pemenuhan Komitmen lzin Usaha dan/ atau Izin Komersial atau Operasional yang menjadi kewenangan gubernur dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS; atau
• gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang menjadi kewenangan bupati/wali kota dan meiimpahkannya kepada lembaga OSS.