Pasal 9

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2015

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan oleh:

• menteri atau pejabat setingkat menteri;

• gubernur;

• bupati/walikota;

• pimpinan badan hukum; atau

• perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

• administrasi; dan

• teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan peraturan Menteri.

8 / 16

DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 9

Cukup jelas.