Pasal 4

(1) Daerah hukum kepolisian meliputi:

• daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

• daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;

• daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;

• daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

(2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan

peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri

dapat menentukan daerah hukum kepolisian di luar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.

(3) Selain ...

(3) Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), daerah hukum kepolisian meliputi pula

kawasan diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia serta kapal

laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri.