Pasal 96

(1) Pendanaan terkait dengan penggunaan Dewan

Sengketa dibebankan kepada para pihak dengan jumlah yang setara.

(2) Perhitungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan berbasiskan waktu atau

sengketa yang terjadi.

(3) Penunjukan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 93 ayat (3) didasarkan pada harga satuan

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -57-

jasa yang ditetapkan oleh perkumpulan profesi atau

menteri teknis terkait.

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terkait dengan penggunaan Dewan Sengketa, untuk

Pengguna Jasa yang merupakan pemerintah/badan

publik, dialokasikan dalam dokumen anggaran dan

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terkait dengan penggunaan Dewan Sengketa, untuk

Pengguna Jasa yang merupakan instansi swasta,

dialokasikan dalam anggaran keuangan instansi

swasta tersebut.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

petunjuk teknis Dewan Sengketa dalam kontrak kerja

Konstruksi yang dananya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur

dengan Peraturan Menteri.