Pasal 65

(1) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:

• penanganan darurat untuk keamanan dan

keselamatan masyarakat;

• pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat

dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh

pemegang hak;

• pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang

menyangkut keamanan dan keselamatan negara;

• pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau
• kondisi tertentu.

www.peraturan.go.id

---

2020, No.107 -38-

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:

• penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang

mendadak/mendesak untuk menindaklanjuti

komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden

dan wakil presiden;

• Pekerjaan Konstruksi yang bersifat rahasia untuk

kepentingan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• Pekerjaan Konstruksi yang merupakan satu

kesatuan sistem Konstruksi dan satu kesatuan

tanggung jawab atas risiko Kegagalan Bangunan

yang secara keseluruhan tidak dapat

direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya;

• pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di

lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Aparatur Sipil Negara, dan

Tentara Negara Indonesia/Kepolisian Republik

Indonesia yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

• Pekerjaan Konstruksi yang setelah dilakukan

Tender ulang mengalami kegagalan;

• penugasan pemerintah kepada badan usaha milik

negara/badan usaha milik daerah, anak

perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan/atau perusahaan

terafiliasi badan usaha milik negara/badan usaha

milik daerah;

• penanganan darurat untuk keamanan dan

keselamatan masyarakat yang pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera;

• Pekerjaan Konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu; dan/atau

• pekerjaan yang spesifik dan hanya dapat

dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat izin dari pemegang hak

www.peraturan.go.id

---

2020, No.107 -39-

paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender

untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e untuk jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:

• permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang sama;

• jasa Konsultansi Konstruksi yang setelah

dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;

• penugasan pemerintah kepada badan usaha milik

negara/badan usaha milik daerah, anak

perusahaan badan usaha milik negara/badan

usaha milik daerah, dan/atau perusahaan

terafiliasi badan usaha milik negara/badan usaha

milik daerah;

• jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat

dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;

• jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat

dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang

telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

• jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat rahasia

untuk kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

• jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem Konstruksi dan

satu kesatuan tanggung jawab atas risiko

Kegagalan Bangunan yang secara keseluruhan

tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang

sudah dilaksanakan sebelumnya.

(4) Pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa dengan cara

penunjukan langsung dilakukan melalui

prakualifikasi.