Pasal 6

(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah

Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

• registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;

• Akreditasi bagi asosiasi badan usaha Jasa

Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa

Konstruksi;

• registrasi pengalaman badan usaha;

• registrasi Penilai Ahli;

• menetapkan Penilai Ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan;

• Akreditasi bagi asosiasi profesi dan proses Lisensi

bagi lembaga sertifikasi profesi;

• registrasi tenaga kerja;

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -8-

• registrasi pengalaman profesional tenaga kerja

serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang Konstruksi;

• penyetaraan tenaga kerja asing;

• membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk

melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja

yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi

profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan; dan

• Lisensi lembaga sertifikasi badan usaha.

(2) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah

Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa

Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui 1 (satu) lembaga yang dibentuk oleh Menteri.