Pasal 56

(1) Kegiatan pembongkaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d berupa kegiatan

penghancuran, perobohan, pemindahan seluruh atau

sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan,

dan/atau prasarana dan sarananya.

(2) Penyelenggaraan pembongkaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bangunan yang memiliki kriteria:

• fungsinya tidak diperlukan lagi;

• membahayakan keselamatan umum;

• tidak memiliki izin;

• lahannya akan dipergunakan untuk keperluan

lainnya; dan/atau

• telah melampaui rencana umur dan secara teknis

tidak dapat diperpanjang umur layanannya.

(3) Penyelenggaraan pembongkaran bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya

berdasarkan kriteria risiko bahaya.

(4) Penyelenggaraan pembongkaran bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai

dengan ketetapan perintah pembongkaran atau

persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal pembongkaran bangunan fungsi khusus,

ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan

pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(6) Penyelenggaraan pembongkaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:

• perencanaan;

• penetapan; dan

• pelaksanaan.