Pasal 164

(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota

mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak

memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak

memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan

sanksi denda administratif dan penghentian

sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) dari nilai

kontrak.

(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pengenaan sanksi penghentian

sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa

telah memenuhi ketentuan pengesahan atau

persetujuan, maka sanksi penghentian sementara

dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan

layanan Jasa Konstruksi.

(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau

persetujuan dan tidak membayar denda administratif

maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -95-

(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan

atau persetujuan maka dikenakan sanksi pembekuan

Izin Usaha.

(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia

Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau

persetujuan maka sanksi pembekuan Izin Usaha

dicabut.

(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia

Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pencabutan Izin

Usaha.