Pasal 162

(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota

mengenakan sanksi peringatan tertulis dan

penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi kepada Penyedia Jasa yang melanggar

ketentuan pemberian pekerjaan utama.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan

utama maka sanksi penghentian sementara dicabut

dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -92-

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian

pekerjaan utama, dikenakan sanksi denda

administratif.

(4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sebesar 5% (lima persen) dari nilai

pekerjaan utama yang tidak dikontrakkan kepada

Subpenyedia Jasa Spesialis.

(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan

utama dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pembekuan Izin Usaha.

(6) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi

pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan

pemberian pekerjaan utama maka sanksi pembekuan

izin dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.